Aturan Registrasi Kartu Turunkan Omset Pengusaha Celluler

Senin , 2 April 2018 15:15

Suasana demo yang di lakukan Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI)

DPRDSULSELnews – Kesatuan Niaga Celluler Indonesia (KNCI) mendatangi kantor DPRD Provinsi Sul-sel pada hari Senin, (02/04/2018).

Kedatangan KNCI ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait pengeluaran dan pemberlakuan regulasi registrasi kartu perdana melalui PM kominfo No.12 Tahun 2016 yang telah dirubah dengan PM Kominfo No 14 Tahun 2017 dan terakhir dirubah dengan PM Kominfo No.12 Tahun 2017 mengenai registrasi kartu perdana prabayar, yang dimana registrasi kartu perdana prabayar wajib dan hanya bisa diaktivasi dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomok Kartu Keluarga(KK).

Salah satu aturan dalam regulasi tersebut yaitu, membatasi registrasi kartu perdana yang bisa dilakukan oleh pengguna secara mandiri, hanya terbatas 3(Tiga) kartu perdana pada setiam operator untuk 1(Satu) NIK. Masyarakat atau pengguna tetap diperbolehkan menggunakan kartu lebih dari 3, hanya saja penggunaan kartu yang ke-4 dan seterusnya wajib datang ke gerai resmi operator, dengan mengikuti beberapa prosedur untuk mengaktifkannya.

Atas hal tersebut maka KNCI menyatakan sikapnya untuk menolak dengan tegas dan meminta kepada pemerintagh untuk menghapus aturan yang mengatur registrasi mandiri hanya 1 NIK 3 simcard, karena berdampak besar (negatif) pada perdagangan produk seluler oleh masyarakat.

Aspirasi mereka di terima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Prov. SulSel “Ashabul Kahfi” dan Anggota Komisi A dari fraksi demokrat “Haidar majid”  

“saya percaya kehadiran KNCI ini bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi untuk seluruh kepentingan masyarakat. Pada prisipnya saya setuju dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Aspirasi ini kami setujui untuk menindak lanjuti dengan cara mengefax surat pernyataan sikap KNCI kepada pusat dan keminfo” Ujar haidar majid pada saat menerima aspirasi dari KNCI

“saya setuju, bahwa kebijakan-kebijakan tersebut harus dievaluasi, terutama pada system registrasinya. Apabila registrasi di batasi maka itu akan dapat menurunkan omset bagi KNCI, tidak hanya itu solusi yang saya berikan,yaitu meminta untuk masa exp kart selama penjualan di tiadakan, kecuali kalau kartu tersebut telah di pergunakan” lanjut Ashabul kahfi saat menanggapi hal tersebut.

BERITA TERKAIT
Kembalikan Peradaban UIN Alauddin Makassar
5 September 2016 15:28
DPRDSULSELNews - Aksi demo oleh Gerakan Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (GEMA) diterima oleh An...
LKIN Minta Dukungan DPRD Sulsel
6 September 2016 10:52
DPRDSULSELNews - Lembaga Kontrol Independen Nasional (LKIN) datang menyampaikan aspirasinya di ...
RDP Aliansi Solidaritas Perempuan Anging Mammiri bersama Komisi A
26 September 2016 12:15
DPRDSULSELnews - DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kedatangan tamu dari Aliansi Solidaritas P...
Mosi Tidak Percaya Kepada Bupati Luwu
10 Oktober 2016 16:52
DPRDSULSELNews – Legislator PAN Dapil Luwu Raya, H. Usmaruddin menerima aspirasi dan pengaduan...
Mogok Operasi Angkutan Umum Mamminasata
12 Oktober 2016 11:11
DPRDSULSELnews – Aliansi Masyarakat Angkutan Moda Transportasi Sulawesi Selatan datang mengaju...
DPRD Sulsel Terima Aspirasi SAMURAI
7 November 2016 14:14
DPRDSULSELNews – Anggota DPRD Prov. Sulsel, Endre Cecep Lantara dan A. M. Irfan AB menerima as...

  • SHARES